{"id":4972,"date":"2024-08-25T12:00:35","date_gmt":"2024-08-25T05:00:35","guid":{"rendered":"https:\/\/skorlife.com\/blog\/?p=4972"},"modified":"2024-08-26T17:55:28","modified_gmt":"2024-08-26T10:55:28","slug":"mengenal-apa-itu-hgb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/skorlife.com\/blog\/kpr\/mengenal-apa-itu-hgb\/","title":{"rendered":"Mengenal Apa Itu HGB (Hak Guna Bangunan) dan Aturannya"},"content":{"rendered":"

Yuk, cari tahu mengenai apa itu HGB atau Hak Guna Bangunan yang menjadi salah satu dokumen dalam kepemilikan aset properti.\u00a0<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Sebagai salah satu jenis dokumen kepemilikan dalam aset properti, Hak Guna Bangunan memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri.<\/span><\/p>\n

Keunggulan sertifikat hak ini ada pada biaya pengurusannya yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan SHM (Sertifikat Hak Milik).<\/span><\/p>\n

Perbedaan HGB dan SHM selanjutnya terletak pada kekuatan status kepemilikannya.\u00a0<\/span><\/p>\n

Pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan hanya memiliki bangunannya saja, sedangkan tanahnya masih milik negara.<\/span><\/p>\n

Sementara SHM atau hak milik adalah hak terkuat dan tertinggi atas tanah, bersifat turun temurun, tetap, dan berlaku seumur hidup.<\/span><\/p>\n

Nah, untuk tahu lebih lanjut mengenai Hak Guna Bangunan itu apa, yuk simak ulasannya di bawah ini. <\/span>Blog SkorLife<\/span><\/a> telah merangkumnya dari berbagai sumber.<\/span><\/p>\n

Apa Itu HGB?<\/b><\/h2>\n

HGB adalah singkatan dari Hak Guna Bangunan yang merupakan jenis hak atas tanah.\u00a0<\/span><\/p>\n

Pemegang dokumen Hak Guna Bangunan berhak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu.<\/span><\/p>\n

Pengertian HGB tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 35 ayat 1.<\/span><\/p>\n

Lantas, berapa tahun HGB bisa jadi hak milik?<\/span><\/p>\n

Melansir dari laman Detik.com, jangka waktu sertifikat Hak Guna Bangunan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjangan untuk jangka waktu hingga 20 tahun.<\/span><\/p>\n

Setelah jangka waktu pemberian hak dan perpanjangan serta pembaruan selesai, maka tanah Hak Guna Bangunan kembali menjadi aset yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan.<\/span><\/p>\n

Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah<\/span><\/p>\n

Jadi dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan Hak Guna Bangunan adalah hak mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah tetapi bukan milik sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun.<\/span><\/p>\n

Kamu perlu tahu bahwa kelemahan sertifikat HGB yakni pemegangnya tidak serta-merta secara bebas mengelola atau menggunakan bangunan.<\/span><\/p>\n

Meski demikian, status Hak Guna Bangunan tersebut dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain.<\/span><\/p>\n

Syarat Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB)<\/b><\/h2>\n

Secara umum, persyaratan untuk mendapatkan sertifikat HGB yakni Warga Negara Indonesia (WNI) serta badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berada di Indonesia.<\/span><\/p>\n

Berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2021, tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan meliputi:<\/span><\/p>\n

1. Tanah Negara<\/strong><\/h3>\n

HGB di atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri.<\/span><\/p>\n

2. Tanah Hak Pengelolaan<\/strong><\/h3>\n

HGB di atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri berdasarkan persetujuan pemegang hak pengelolaan.<\/span><\/p>\n

3. Tanah Hak Milik<\/strong><\/h3>\n

HGB di atas tanah hak milik terjadi oleh pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT.<\/span><\/p>\n

Hapusnya Hak Guna Bangunan (HGB)<\/b><\/h2>\n

Bila pemegang Hak Guna Bangunan tidak lagi memenuhi syarat, maka dalam kurun waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan sertifikat tersebut kepada pihak yang memenuhi syarat.<\/span><\/p>\n

Penting diketahui, ada beberapa hal yang menyebabkan hilangnya atau hapusnya HGB. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 pasal 46, alasannya sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan atau pembaharuan haknya<\/span><\/li>\n<\/ol>\n
      \n
    1. Dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktu berakhir karena:<\/span><\/li>\n<\/ol>\n