{"id":4978,"date":"2025-09-18T21:30:43","date_gmt":"2025-09-18T14:30:43","guid":{"rendered":"https:\/\/skorlife.com\/blog\/?p=4978"},"modified":"2025-10-20T14:20:49","modified_gmt":"2025-10-20T07:20:49","slug":"mengenal-apa-itu-bphtb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/skorlife.com\/blog\/kpr\/mengenal-apa-itu-bphtb\/","title":{"rendered":"BPHTB: Pengertian, Tarif, Cara Hitung, dan Syarat Mengurusnya"},"content":{"rendered":"

Ketahui apa itu BPHTB, tarif, cara hitung, serta syarat dokumen yang wajib disiapkan saat jual beli, hibah, atau warisan properti.<\/p>\n

<\/p>\n

Kalau kamu sedang berencana beli rumah, tanah, atau properti lainnya, jangan lupa ada biaya tambahan selain harga jual beli. Salah satunya adalah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).<\/span><\/p>\n

Pajak ini sering bikin calon pembeli kaget, karena jumlahnya bisa mencapai belasan hingga puluhan juta. Padahal, kalau dipahami sejak awal, BPHTB bisa dipersiapkan dengan baik tanpa mengganggu cash flow.<\/span><\/p>\n

Yuk, kita bahas lebih detail mulai dari pengertian BPHTB, dasar hukumnya, cara hitung, sampai tips keuangan biar nggak kewalahan bayar pajak properti ini.<\/span><\/p>\n

Baca juga: SP3K: Pengertian, Fungsi, dan Prosedur Pengajuannya<\/a><\/strong><\/p>\n

Apa Itu BPHTB?<\/span><\/h2>\n

BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak yang dikenakan ketika ada peralihan hak kepemilikan tanah atau bangunan. Pajak ini wajib dibayar setiap kali ada transaksi properti, baik itu rumah, tanah kavling, ruko, atau bahkan gedung perkantoran.<\/span><\/p>\n

Singkatnya, setiap kali kepemilikan tanah atau bangunan berpindah tangan, maka pihak penerima hak (biasanya pembeli atau penerima hibah\/waris) wajib melunasi BPHTB.<\/span><\/p>\n

Kenapa penting? Karena tanpa pelunasan BPHTB, proses balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa tertunda. Jadi, biaya ini bukan sekadar formalitas, tapi syarat utama sahnya peralihan hak properti secara hukum.<\/span><\/p>\n

\"apa<\/p>\n

Dasar Hukum BPHTB<\/span><\/h3>\n

Ketentuan mengenai BPHTB diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).<\/span><\/p>\n

Ada dua poin penting yang perlu dipahami:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. BPHTB merupakan pajak daerah.<\/b>
    \n<\/b>Sebelum 2010, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat. Namun, sejak lahirnya UU PDRD, kewenangan pemungutan dialihkan ke pemerintah kabupaten\/kota.<\/span><\/li>\n
  2. Setiap daerah punya kebijakan berbeda.<\/b>
    \n<\/b>Karena jadi pajak daerah, pemerintah kabupaten\/kota berhak menetapkan besaran NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak). Inilah yang membuat jumlah BPHTB bisa berbeda antara Jakarta, Bandung, Surabaya, atau kota lainnya.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Artinya, saat kamu membeli rumah atau tanah, jangan hanya lihat harga transaksi saja. Kamu juga harus cek <\/span>aturan BPHTB di daerah setempat<\/b> agar tahu berapa pajak yang perlu disiapkan.<\/span><\/p>\n

    Baca juga: Mengenal Rumah Subsidi: Syarat, Kelebihan, & Kekurangannya<\/a><\/strong><\/p>\n

    Objek Pajak BPHTB<\/span><\/h3>\n

    BPHTB tidak hanya berlaku pada jual beli, tapi juga mencakup berbagai transaksi, misalnya:<\/span><\/p>\n